(PONTIANAK), WARTALANDAAK.NET – Pemerintah Kabupaten Landak terus mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan melalui dukungan pemerintah pusat. Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat dan revitalisasi sejumlah sekolah di daerahnya saat bertemu dengan Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Barat di Pontianak, Senin (13/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Karolin bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) menyerahkan dokumen usulan sekaligus mengawal proses pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi program pemerintah pusat.
Karolin mengatakan, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Landak yang masih berada di angka 7,5 tahun. Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.
"Kami berharap dengan adanya Sekolah Rakyat, angka lama sekolah di Kabupaten Landak bisa meningkat. Saat ini baru 7,5 tahun sehingga IPM kami belum mengalami peningkatan yang signifikan," ujarnya.
Sebagai bentuk kesiapan daerah, Pemerintah Kabupaten Landak telah menyediakan lahan di kawasan Kota Ngabang. Lahan tersebut sebelumnya merupakan kawasan hutan kota yang kini telah melalui proses perubahan status dengan berkoordinasi bersama Kementerian ATR/BPN.
Selain menyediakan lahan, pemerintah daerah juga menyatakan siap melakukan pematangan lokasi agar pembangunan dapat segera dimulai apabila usulan disetujui pemerintah pusat.
Karolin menjelaskan, persiapan tidak hanya dilakukan dari sisi infrastruktur, tetapi juga calon peserta didik. Melalui Program Gerbang Asa, pemerintah daerah telah mendata anak-anak putus sekolah yang nantinya akan menjadi sasaran utama Sekolah Rakyat.
"Walaupun sekolahnya belum dibangun, calon siswanya sudah kami siapkan. Saat ini mereka kami titipkan di asrama," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Karolin turut mengusulkan revitalisasi sejumlah sekolah di wilayah pedalaman, termasuk bangunan sekolah milik Yayasan Katolik Santo Benediktus yang berdiri sejak 1984 dan kini dinilai sudah tidak layak digunakan.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran untuk memperbaiki fasilitas pendidikan tersebut sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih aman dan nyaman.
Selain itu, Karolin juga menyampaikan usulan pembangunan kawasan pendidikan terpadu yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu lokasi sebagai bagian dari pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Landak. (*).
Diterbitkan oleh Wartalandak.net (Ya' Syahdan).
