Bagi sebagian kalangan, pertemuan itu dipersepsikan sebagai penyimpangan dari garis perjuangan yang selama ini diklaim konsisten. Isu mengenai kemungkinan pendekatan Restorative Justice terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis memperkeruh suasana, memicu kecurigaan seolah-olah ada kompromi prinsip demi kepentingan pribadi atau kelompok terbatas.
Namun, membaca dinamika ini secara hitam-putih berisiko menyesatkan. Dalam tradisi pergerakan, strategi tidak selalu tampil dalam wajah idealisme yang kasat mata. Banyak manuver dilakukan justru di wilayah abu-abu—sunyi dari sorotan publik—demi membuka ruang yang lebih luas bagi tujuan jangka panjang. Strategi, dalam konteks ini, bukanlah pengkhianatan, melainkan seni bertahan.
Eggi Sudjana bukan figur baru dalam lanskap perlawanan politik nasional. Sejak era 1980-an, ia dikenal sebagai aktivis yang terbiasa bergerak di bawah tekanan rezim dan kerasnya konsekuensi politik. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter perjuangan yang tidak selalu dapat dipahami oleh generasi aktivis yang tumbuh di era keterbukaan media dan demokrasi prosedural.
Masalah muncul ketika perbedaan strategi dipertontonkan secara terbuka tanpa kedewasaan kolektif. Alih-alih memperkuat barisan, sebagian aktivis justru saling membongkar narasi internal yang semestinya dikelola secara tertutup. Akibatnya, energi perjuangan terkuras untuk konflik horizontal, bukan pada substansi ketidakadilan yang ingin dilawan.
Dalam diskursus moral, tuntutan agar seorang penyampai pesan harus sempurna sering kali menjadi jebakan. Padahal, dalam praktik dakwah dan perjuangan, terdapat spektrum tanggung jawab moral: mulai dari kewajiban menyampaikan kebenaran, perjuangan spiritual yang tulus, hingga ideal tertinggi berupa keselarasan ucapan dan tindakan. Menolak pesan hanya karena ketidaksempurnaan pembawanya berisiko mematikan substansi kebenaran itu sendiri.
Sejarah Islam dan politik dunia telah berulang kali menunjukkan bahwa perpecahan internal adalah senjata paling efektif untuk melemahkan kekuatan besar. Peristiwa Perang Jamal dan Shiffin menjadi pelajaran pahit bahwa perbedaan pandangan di antara pihak yang sama-sama mengklaim kebenaran dapat berujung pada kehancuran kolektif.
Sementara itu, di sisi lain, kekuatan modal asing dan jaringan kepentingan global bergerak dengan disiplin tinggi dan minim konflik terbuka. Mereka menguasai sumber daya alam Indonesia melalui konsolidasi senyap, memanfaatkan celah perpecahan elite dan aktivis nasional. Ketika para pejuang sibuk berdebat di ruang publik, kepentingan rakyat justru semakin terpinggirkan.
Pertanyaannya kemudian bukan siapa yang paling benar, melainkan siapa yang paling mampu menahan ego demi kepentingan bersama. Tanpa organisasi yang rapi, strategi yang matang, dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan, perjuangan moral berisiko berubah menjadi tontonan yang melelahkan bagi rakyat.
Seperti ungkapan yang kerap dikutip, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Dalam konteks itulah, refleksi dan konsolidasi menjadi kebutuhan mendesak agar perjuangan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar bermuara pada perubahan. (*)
Penulis adalah Sekjen Aliansi Damai Anti Penistaan Islam (ADA API).
Diterbitkan oleh Wartalandak.net (Ya' Syahdan).
