(NGABANG), WARTALANDAK.NET— Tahun pertama kepemimpinan Bupati Landak Karolin Margret Natasa bersama Wakil Bupati Erani diwarnai tantangan fiskal yang tidak ringan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan, Pemerintah Kabupaten Landak memilih melangkah realistis: memperkuat layanan dasar sambil membangun infrastruktur secara bertahap.
Kabupaten Landak dengan luas sekitar 9.909 kilometer persegi dan penduduk lebih dari 400 ribu jiwa memiliki kebutuhan layanan publik yang terus berkembang. Namun keterbatasan kapasitas fiskal membuat pemerintah daerah harus menetapkan prioritas secara ketat.
Karolin menegaskan, tahun pertama pemerintahannya difokuskan untuk memastikan layanan dasar tetap berjalan optimal.
“Kami menyadari ruang fiskal daerah tidak longgar. Karena itu, yang kami amankan lebih dulu adalah layanan dasar masyarakat,” ujarnya di Ngabang, Minggu (22/02/2026).
Layanan Hemodialisa Akhirnya Hadir
Salah satu capaian paling signifikan pada tahun pertama adalah beroperasinya layanan hemodialisa di RSUD Landak. Kehadiran fasilitas ini menjawab kebutuhan lama masyarakat, khususnya pasien gagal ginjal kronis yang sebelumnya harus rutin berobat ke Pontianak.
Perjalanan jauh tidak hanya membebani biaya keluarga pasien, tetapi juga berisiko secara medis apabila terapi terlambat dijalankan. Kini, dengan unit hemodialisa tersedia di RSUD Landak, pasien dapat menjalani perawatan lebih dekat dari tempat tinggal mereka.
“Kehadiran layanan ini adalah komitmen kami agar masyarakat tidak lagi terbebani perjalanan jauh untuk terapi rutin,” kata Karolin.
Penguatan sektor kesehatan juga ditandai dengan operasional Rumah Pemulihan Gizi di Ngabang. Fasilitas ini menjadi pusat intervensi bagi balita dengan gizi kurang dan gizi buruk yang tidak menunjukkan perkembangan melalui layanan puskesmas.
Pendekatan yang diterapkan bersifat terintegrasi, mencakup pemenuhan nutrisi, pemantauan medis, hingga edukasi keluarga. Program ini menjadi bagian dari strategi percepatan penurunan stunting yang terus digencarkan pemerintah daerah.
“Penanganan stunting harus menyeluruh, tidak bisa parsial. Dari sisi medis, gizi, hingga edukasi keluarga harus berjalan bersamaan,” tegasnya.
Digitalisasi Layanan Kesehatan Primer
Upaya pembenahan juga menyasar layanan kesehatan tingkat pertama. Di Puskesmas Ngabang, sistem informasi kesehatan (Infokes) mulai diterapkan untuk mempercepat pencatatan pasien dan pelaporan layanan.
Digitalisasi ini diharapkan dapat memangkas waktu tunggu sekaligus meningkatkan akurasi data kesehatan daerah. Mengingat sebagian besar masyarakat masih mengandalkan puskesmas, modernisasi layanan primer dinilai menjadi fondasi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Modernisasi layanan primer penting agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat, dan manusiawi,” ujar Karolin.
Langkah ini juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang menekankan pelayanan berbasis data dan efisiensi.
Respons Polemik PBI JKN
Awal 2026 menjadi ujian tersendiri ketika terjadi penonaktifan massal peserta PBI JKN secara nasional. Di Landak, tercatat 19.171 warga terdampak kebijakan tersebut.
Situasi ini berpotensi menimbulkan kerentanan baru, terutama bagi warga miskin yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Landak mengambil langkah mitigatif dengan memastikan layanan kegawatdaruratan tetap berjalan.
Perangkat desa dan puskesmas juga diinstruksikan aktif mendampingi warga dalam proses verifikasi dan pengusulan kembali kepesertaan.
“Kami tidak ingin masyarakat yang membutuhkan justru terputus dari layanan kesehatan. Proses verifikasi akan terus kami kawal,” tegas Karolin.
Selain itu, jalur reaktivasi bagi pasien dengan penyakit katastropik dibuka melalui mekanisme usulan berjenjang guna mencegah terputusnya akses pengobatan selama proses penataan data nasional.
Jaga Daya Beli Lewat Gerakan Pangan Murah
Di sektor ekonomi rakyat, Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi program yang konsisten digelar sepanjang tahun pertama. Kegiatan ini menyasar sejumlah kecamatan dengan menyediakan komoditas seperti beras SPHP, gula pasir, minyak goreng, telur, hingga gas elpiji 3 kilogram dengan harga di bawah pasar.
Program ini dinilai efektif menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan ketika harga bahan pokok cenderung meningkat.
“Kami ingin memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau,” kata Karolin.
Upaya pengendalian inflasi tersebut turut mengantarkan Kabupaten Landak meraih Juara II TPID Kabupaten/Kota Berprestasi kawasan Kalimantan.
Infrastruktur Dibangun Bertahap
Di sisi lain, aspirasi perbaikan jalan kabupaten tetap menjadi sorotan masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman yang menjadi sentra pertanian. Pemerintah daerah mengakui percepatan pembangunan belum dapat dilakukan secara maksimal akibat keterbatasan anggaran.
Meski demikian, pembangunan tetap berjalan melalui skema peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan berkala untuk menjaga kondisi jalan tetap fungsional.
“Kami memahami harapan masyarakat terhadap perbaikan jalan. Pembangunan akan terus kami lakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal,” ujar Karolin.
Menjaga Momentum di Tahun Kedua
Memasuki tahun kedua pemerintahan, tantangan menjaga keseimbangan antara ekspektasi pembangunan dan kapasitas fiskal masih menjadi pekerjaan utama.
Pemerintah Kabupaten Landak menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan penguatan layanan kesehatan, menjaga stabilitas pangan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur secara terukur.
Dengan fondasi layanan dasar yang mulai menguat—dari layanan hemodialisa, Rumah Pemulihan Gizi, digitalisasi puskesmas, hingga intervensi pengendalian inflasi—tahun pertama Karolin–Erani menjadi pijakan konsolidasi. Arah pembangunan pun terlihat jelas: bertahap, terukur, dan berfokus pada kebutuhan paling mendasar masyarakat. (Rilis).
Diterbitkan oleh Wartalandak.net (Ya' Syahdan).
