(TAIPEI ), WARTALANDAK.NET— Pemerintah Taiwan menegaskan pentingnya perlindungan jaringan kabel bawah laut global di tengah meningkatnya insiden kerusakan infrastruktur vital tersebut di berbagai kawasan dunia, termasuk di sekitar Selat Taiwan.
Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, menyatakan bahwa kabel bawah laut kini bukan lagi sekadar infrastruktur teknologi, melainkan telah menjadi aset strategis yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional dan stabilitas geopolitik.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kabel bawah laut dan pipa energi di kawasan Eropa dan Atlantik Utara dilaporkan mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia. Insiden serupa juga terjadi di Asia dan negara-negara kepulauan Pasifik, mendorong berbagai negara memperkuat mekanisme respons darurat dan sistem cadangan.
Menurut Lin, gangguan terhadap kabel bawah laut dapat berdampak luas terhadap arus informasi, transaksi keuangan, hingga sistem ekonomi digital global. Ia menekankan bahwa lebih dari 95 persen komunikasi internasional bergantung pada jaringan kabel bawah laut.
Di sekitar Taiwan, beberapa insiden putusnya kabel terjadi dalam dua tahun terakhir. Pada awal 2025, kabel internasional di perairan Keelung dilaporkan rusak akibat aktivitas kapal kargo berbendera Kamerun, Shunxing 39, yang disebut memiliki keterkaitan dengan Tiongkok. Tak lama berselang, kabel bawah laut Taiwan-Penghu No. 3 juga terputus akibat kapal berbendera Togo, Hong Tai 58.
Pemerintah Taiwan menilai tindakan sabotase terhadap kabel bawah laut dapat dikategorikan sebagai taktik “zona abu-abu” atau ancaman hibrida, yakni strategi berbiaya rendah dengan dampak signifikan terhadap konektivitas dan stabilitas sosial suatu negara.
Selain ancaman fisik, Lin juga menyoroti dinamika politik internasional yang dinilai berpotensi memengaruhi posisi Taiwan di kancah global, termasuk interpretasi atas Resolusi Majelis Umum PBB 2758.
Sebagai respons, parlemen Taiwan atau Yuan Legislatif telah mengesahkan amendemen terhadap tujuh undang-undang yang diajukan Yuan Eksekutif guna memperkuat perlindungan dan penegakan hukum terkait kabel serta pipa bawah laut.
Pada Oktober 2025, Taiwan bersama sejumlah anggota parlemen Eropa menggelar Forum Keamanan Kabel Bawah Laut Taiwan-Eropa. Dalam forum tersebut, Taiwan mengusulkan “Risk Management Initiative on International Undersea Cables” (RISK) yang bertujuan membangun kerja sama internasional dalam mitigasi risiko dan perlindungan infrastruktur bawah laut.
Inisiatif tersebut mencakup empat pilar utama, yakni mitigasi risiko melalui koordinasi lintas negara, pertukaran informasi dan sistem peringatan dini, reformasi regulasi, serta penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pertukaran praktik terbaik.
Taiwan juga mendorong kerja sama dengan sejumlah negara mitra seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, serta negara-negara Eropa dalam pengawasan, pertukaran data kapal bermasalah, dan pengembangan teknologi perlindungan kabel.
Sejumlah negara demokratis, termasuk Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, telah mengategorikan kabel bawah laut sebagai infrastruktur kritis yang vital bagi keamanan nasional dan ketahanan digital global.
Pemerintah Taiwan menyatakan siap berkontribusi aktif dalam membangun jaringan keamanan kabel bawah laut internasional guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem komunikasi global.
Penulis, Menlu Taiwan, Lin Chia-lung (Foto: Istimewa).
Diterbitkan oleh Wartalandak.net (Ya' Syahdan).
.jpg)
