Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita bersama Sekretaris Kabinet Utama sekaligus Sekretaris Kabinet Urusan Luar Negeri Kenya Musalia Mudavadi.
Dalam komunike bersama yang dihasilkan, Kenya menilai rencana otonomi yang diajukan Maroko sebagai solusi paling kredibel dan realistis untuk menyelesaikan sengketa wilayah Sahara yang telah berlangsung lama. Kenya juga menyambut berkembangnya dukungan internasional terhadap inisiatif tersebut.
Pemerintah Kenya menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dalam mendorong implementasi rencana otonomi di tingkat global. Dukungan ini sekaligus mencerminkan pengakuan Kenya terhadap integritas wilayah Maroko serta upaya menjaga stabilitas kawasan Afrika.
Selain itu, Kenya mengapresiasi Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Nomor 2797 yang menempatkan rencana otonomi sebagai dasar penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Kenya juga mendukung peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memfasilitasi proses negosiasi politik.
Dukungan Kenya mendapat perhatian dari Indonesia. Presiden Indonesia-Saharan Moroccan Brotherhood (Persisma), Wilson Lalengke, menyampaikan apresiasi atas langkah diplomatik tersebut.
Ia menilai keputusan Kenya sebagai sinyal positif bagi penyelesaian konflik dan penguatan kerja sama di kawasan Afrika. Menurutnya, dukungan ini tidak hanya berdampak pada aspek politik, tetapi juga membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas.
Sementara itu, pemerintah Maroko menyambut baik sikap Kenya dan menegaskan komitmennya untuk terus bekerja dalam kerangka PBB guna mencapai solusi politik yang permanen.
Kesepahaman antara Nairobi dan Rabat dinilai dapat memperkuat posisi Maroko di Afrika sekaligus memperluas kerja sama bilateral di bidang ekonomi dan keamanan. (PERSISMA/ Red).
Diterbitkan oleh Wartalandak.net (byline Ya' Syahdan).
