(CILEGON), WARTALANDAK.NET– Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah, H. Ali Mujahidin, menyatakan akan menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto guna meminta dilakukan investigasi terhadap kebijakan impor bahan baku baja slab yang dilakukan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS).
Menurut Ali Mujahidin, langkah tersebut perlu dilakukan agar pemerintah, melalui Danantara dan aparat penegak hukum (APH), dapat memastikan proses pengadaan bahan baku tersebut berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta tidak menimbulkan potensi kerugian negara.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, PT Krakatau Steel diduga mengimpor baja slab dari China sekitar Maret 2026. Hingga kini, kata dia, material tersebut masih tersimpan dalam jumlah besar di area sekitar pabrik Hot Strip Mill (HSM) 1.
"Kami meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara dan aparat terkait untuk melakukan investigasi secara menyeluruh agar tidak terjadi potensi penyimpangan dalam penggunaan dana maupun pengelolaan aset perusahaan," ujar Ali Mujahidin dalam keterangannya, Sabtu (25/7).
Ali menilai, investigasi penting dilakukan untuk memastikan bahwa pengadaan bahan baku tersebut telah didukung dengan perencanaan bisnis yang jelas, termasuk kepastian pasar dan distribusi produk setelah baja slab diolah menjadi produk jadi.
Menurutnya, pengalaman masa lalu menunjukkan pola pembelian bahan baku tanpa kepastian penjualan berpotensi membebani kondisi keuangan perusahaan apabila tidak disertai strategi bisnis yang matang.
Selain menyoroti impor baja slab, Ali juga meminta perhatian terhadap sejumlah persoalan lain yang tengah menjadi sorotan publik di lingkungan Krakatau Steel, termasuk dugaan kasus hukum yang menyeret anak perusahaan PT Krakatau Nasional Indonesia (KNI) serta insiden kebakaran yang terjadi di fasilitas Cold Rolling Mill (CRM) beberapa waktu lalu.
Ia berharap seluruh persoalan tersebut dapat ditangani secara transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan pelat merah tersebut.
"Kami mendukung program pemerintah melalui Danantara. Karena itu, pengelolaan investasi negara harus benar-benar diawasi agar memberikan manfaat maksimal dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berpotensi merugikan negara," katanya.
Ali menambahkan, PB Al-Khairiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal tata kelola BUMN yang dinilai strategis bagi perekonomian nasional.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari PT Krakatau Steel maupun Danantara terkait pernyataan dan tudingan yang disampaikan PB Al-Khairiyah mengenai impor baja slab tersebut.
Rilis, Aat SS.
Diterbitkan oleh Wartalandak.net (Ya' Syahdan).
