-->

Mauritius Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

(NEW YORK), WARTALANDAK.NET – Pemerintah Mauritius mengubah sikapnya terkait persoalan Sahara dan menyatakan dukungan terhadap proposal otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko. Perubahan posisi tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri, Integrasi Regional, dan Perdagangan Internasional Mauritius, Dhananjay Ramful, di New York, Rabu (23/9/2026).

Pernyataan itu disampaikan setelah Ramful bertemu dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ramful mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil peninjauan kembali posisi Mauritius melalui pembahasan di tingkat kabinet. Kajian tersebut dilakukan setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2797.

Menurut pemerintah Mauritius, proposal otonomi di bawah kedaulatan Maroko merupakan formula yang dinilai paling realistis, adil, dan berkelanjutan untuk mendorong penyelesaian persoalan Sahara.

Perubahan sikap Mauritius menambah perkembangan diplomatik dalam upaya mencari penyelesaian politik atas sengketa Sahara yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797, yang diadopsi pada 31 Oktober 2025, menempatkan perundingan politik sebagai bagian penting dari proses penyelesaian dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Sikap Mauritius tersebut juga menjadi bagian dari perkembangan dukungan internasional terhadap proposal otonomi yang diajukan Maroko. Pemerintah Maroko sebelumnya menyatakan bahwa lebih dari 130 negara telah mendukung inisiatif tersebut atau mengambil posisi yang sejalan dengannya.

Persisma Sambut Perubahan Sikap Mauritius

Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyambut positif perubahan posisi Mauritius tersebut.

Menurut Wilson, persoalan Sahara perlu dilihat tidak hanya dari perspektif geopolitik dan kepentingan negara, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah terkait.

“Keputusan Mauritius menunjukkan adanya pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Konflik yang berlangsung terlalu lama pada akhirnya membuat masyarakat menjadi pihak yang paling lama menanggung dampaknya,” kata Wilson di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Ia menilai setiap upaya yang mendorong penyelesaian secara damai dan membuka peluang bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat patut mendapat perhatian.

Wilson juga mengajak negara-negara lain melakukan kajian objektif terhadap berbagai pilihan penyelesaian yang berkembang dalam proses diplomasi internasional.

“Jika setelah melakukan kajian objektif suatu negara melihat bahwa skema otonomi di bawah kedaulatan Maroko merupakan jalan yang realistis menuju perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Sahara, maka langkah seperti yang dilakukan Mauritius dapat menjadi bahan pertimbangan,” ujarnya.

Menurut dia, masyarakat harus ditempatkan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam setiap proses penyelesaian konflik.

Perdamaian, katanya, tidak cukup hanya dimaknai sebagai berakhirnya ketegangan politik. Perdamaian juga harus memberikan ruang bagi pembangunan, pendidikan, kesempatan kerja, kehidupan sosial yang aman, serta kepastian masa depan masyarakat.

Dorong Diplomasi Berorientasi Penyelesaian

Wilson menilai perkembangan terbaru tersebut dapat menjadi momentum bagi komunitas internasional untuk kembali memperkuat diplomasi yang berorientasi pada penyelesaian konflik.

Ia menekankan bahwa dukungan terhadap suatu formula politik tetap perlu ditempatkan dalam kerangka proses perdamaian PBB dan penyelesaian melalui dialog.

“Yang terpenting bukan kemenangan politik satu pihak atas pihak lainnya. Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana masyarakat Sahara memperoleh perdamaian, keamanan, pembangunan, dan masa depan yang lebih baik,” katanya.

Perubahan posisi Mauritius dengan demikian menambah dinamika diplomatik dalam persoalan Sahara. Perkembangan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perdebatan mengenai formula penyelesaian terus berkembang di tingkat internasional.

Bagi Wilson, tantangan berikutnya adalah memastikan perkembangan diplomatik tersebut dapat berkontribusi pada dialog politik yang konstruktif dan pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak konflik.

“Sudah waktunya diplomasi menghasilkan jalan keluar yang konkret. Kepentingan manusia harus menjadi salah satu orientasi utama dalam setiap upaya membangun perdamaian,” ujarnya.

(TIM/Red).

Diterbitkan oleh Wartalandak.net (Ya' Syahdan).

Share:
Komentar

Berita Terkini