(JAKARTA), WARTALANDAK.NET– Kepercayaan publik terhadap lembaga negara belakangan ini kian menurun. Survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat, hanya 19 persen masyarakat yang masih percaya pada kinerja DPR RI—angka terendah sejak era Reformasi. Partai politik pun hanya meraih tingkat kepercayaan sekitar 51-54 persen, jauh dari harapan ideal.
Fenomena ini menjadi cermin betapa rakyat merasa amanah yang mereka titipkan melalui pemilu belum dijalankan dengan baik. Harapan besar yang semula diberikan kepada para pemimpin dan wakil rakyat, kini berubah menjadi kekecewaan.
“Ketika pejabat hidup dalam kemewahan sementara rakyat berjuang keras memenuhi kebutuhan dasar, lahirlah rasa kecewa, marah, dan apatis. Inilah awal dari krisis kepercayaan,” ujar Imaam Yakhsyallah Mansur, dalam tulisannya yang berjudul Ketika Krisis Kepercayaan Melanda Negeri.
Amanah Sebagai Titipan
Dalam perspektif Islam, amanah bukan sekadar titipan, melainkan ujian yang kelak akan dipertanggungjawabkan, baik kepada manusia maupun kepada Allah. Al-Qur’an secara tegas memerintahkan agar setiap amanah ditunaikan dengan penuh keadilan.
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, tetapkanlah dengan adil,” (QS. An-Nisa [4]: 58).
Para ulama menegaskan, amanah mencakup semua aspek kehidupan: hubungan dengan Allah (hablun minallah) dan hubungan dengan sesama manusia (hablun minannas). Karena itu, mengabaikan amanah sama saja dengan meruntuhkan fondasi kehidupan sosial.
Ketika Amanah Dikhianati
Kekecewaan publik tidak muncul tiba-tiba. Serangkaian kasus korupsi, kebijakan yang dinilai lebih berpihak pada elite, serta tajamnya hukum ke bawah dan tumpul ke atas, menjadi pemicu utama.
Jurang antara kehidupan mewah para pejabat dan kesulitan ekonomi rakyat semakin jelas terlihat. Banyak buruh kehilangan pekerjaan akibat gelombang PHK, sementara di sisi lain, fasilitas mewah untuk pejabat terus bergulir.
Akibatnya, protes rakyat pun merebak. Dari aksi demonstrasi hingga tindakan anarkis di beberapa daerah, semuanya menjadi simbol amarah yang tak lagi terbendung. Meski kekerasan tidak bisa dibenarkan, pesan utama dari keresahan rakyat seharusnya menjadi perhatian serius para pemegang kekuasaan.
Jalan Pemulihan: Kembali pada Amanah
Para pengamat menilai, jalan keluar dari krisis kepercayaan ini adalah kembali kepada esensi amanah. Jabatan bukanlah kehormatan pribadi, melainkan titipan rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Setiap kebijakan harus berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, bukan memperkaya diri atau kelompok. Jika hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu, kepercayaan publik perlahan akan pulih,” tegas Imaam.
Sistem meritokrasi juga dinilai menjadi kunci. Dalam meritokrasi, jabatan diberikan kepada mereka yang berkompeten, berintegritas, dan memiliki rekam jejak yang bersih. Bukan karena kedekatan politik, hubungan keluarga, atau tekanan oligarki.
Hadits Nabi Muhammad SAW bahkan telah mengingatkan: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.”
Catatan Sejarah dan Pelajaran
Sejarah Indonesia membuktikan, runtuhnya rezim Soekarno dan Soeharto tidak lepas dari kegagalan menjaga amanah—mulai dari salah memilih pembantu hingga praktik KKN yang merajalela. Kini, publik menilai praktik serupa masih berulang, bahkan diperkuat dengan politik dinasti.
“Jika meritokrasi benar-benar diterapkan, keputusan akan lebih tepat, kebijakan lebih efektif, dan pelayanan publik lebih optimal. Rakyat pun akan kembali percaya bahwa negara dikelola oleh orang-orang yang benar-benar layak,” ungkapnya.
Penutup
Krisis kepercayaan memang menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan bangsa. Namun, dengan komitmen pada nilai amanah, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat, jalan menuju Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat tetap terbuka.
Penulis, Oleh Imaam Yakhsyallah Mansur.
