(NGABANG), WARTALANDAK.NET— Pemerintah Kabupaten Landak mendorong perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut untuk memfokuskan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pada 2026.
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengatakan langkah itu diambil setelah pemerintah daerah mengevaluasi berbagai kebutuhan pembangunan yang masih mendesak, terutama terkait kondisi jalan dan jembatan di sejumlah wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan Karolin usai menghadiri Rapat Koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP/CSR) di Hotel Grand Landak, Ngabang, Kamis (5/3/2026). Rapat tersebut dihadiri sejumlah perwakilan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Landak.
Menurut Karolin, perbaikan infrastruktur menjadi kebutuhan prioritas karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas masyarakat serta distribusi barang dan logistik.
“Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah, prioritas tahun 2026 diarahkan pada penanganan infrastruktur, mengingat masih banyak fasilitas yang memerlukan penanganan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi keterbatasan anggaran daerah membuat pemerintah perlu membangun sinergi dengan dunia usaha melalui program CSR. Kontribusi perusahaan diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan sejumlah infrastruktur yang belum tertangani oleh anggaran pemerintah.
Karolin menegaskan, program CSR tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewajiban pemerintah, melainkan sebagai bentuk kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami berharap program CSR perusahaan dapat memperhatikan fasilitas publik seperti jalan dan jembatan, sehingga distribusi logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu,” katanya.
Ia menambahkan, kelancaran akses transportasi memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas harga barang dan ketersediaan kebutuhan pokok di masyarakat. Infrastruktur yang baik juga dinilai dapat mendukung pergerakan ekonomi di daerah.
Selain itu, Karolin meminta perusahaan menyusun perencanaan program CSR secara lebih terarah dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Landak juga akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program CSR agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pengawasan akan kita perketat supaya pelaksanaan CSR berjalan sesuai rencana dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berharap program CSR perusahaan di Kabupaten Landak dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyara.
Diterbitkan oleh Wartalandak.net (Ya' Syahdan).
