-->

Kapolda NTT Disorot Usai Bongkar Kasus BBM Ilegal: Akankah Menyentuh Aktor Besar?

(KUPANG), WARTALANDAK.NET – Upaya pengungkapan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menjadi perhatian publik. Langkah tegas yang diambil Kapolda NTT, Rudi Darmoko, dalam menindak anggota internal kepolisian dinilai sebagai sinyal positif, meski masih menyisakan tanda tanya besar soal keberanian menyentuh aktor utama di balik jaringan tersebut.

Apresiasi datang dari Indonesia Police Watch yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk komitmen dalam membersihkan institusi. Salah satu kasus yang mencuat adalah penahanan Aipda Djeremi Girianto Loude, yang diduga terlibat dalam praktik distribusi BBM ilegal. Ia kini menjalani penahanan selama 20 hari di rutan Polda NTT sejak akhir April 2026.

Tak berhenti di situ, penyelidikan berkembang dengan pemeriksaan sejumlah anggota polisi lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dalam jaringan tersebut. Beberapa nama disebut-sebut terhubung dengan sebuah perusahaan yang diduga mendapat perlindungan dari oknum aparat penegak hukum.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Ia meminta agar penyelidikan diperluas hingga ke pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan, termasuk jika melibatkan unsur di tingkat yang lebih tinggi.

Di sisi lain, kasus ini kembali mengingatkan publik pada perjuangan Rudy Soik, seorang perwira polisi yang sebelumnya berupaya membongkar praktik serupa pada 2024. Saat itu, langkahnya justru berujung pada sanksi internal dan tekanan, meski belakangan sejumlah pengakuan dalam proses hukum menguatkan dugaan yang ia ungkap.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, memberikan pandangan kritis terhadap perkembangan terbaru ini. Ia mengingatkan agar penindakan tidak sekadar menjadi langkah simbolis untuk meredam tekanan publik.

“Penegakan hukum harus menyentuh akar masalah, bukan hanya pelaku kecil. Jika tidak, kepercayaan publik akan kembali tergerus,” ujarnya.

Kasus mafia BBM di NTT dinilai memiliki dampak luas, tidak hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat, terutama di daerah yang kerap mengalami kelangkaan bahan bakar. Oleh karena itu, transparansi dan konsistensi penanganan kasus menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.

Kini, perhatian tertuju pada langkah lanjutan Kapolda NTT. Publik menunggu apakah proses hukum ini akan berlanjut hingga ke tingkat yang lebih tinggi, atau justru berhenti di tengah jalan seperti kasus-kasus sebelumnya. (Tim/red).

Diterbitkan oleh Wartalandak.net ( Ya' Syahdan).

Share:
Komentar

Berita Terkini