(RABAT), WARTALANDAK.NET– Pemerintah Prancis kembali menegaskan dukungannya terhadap kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Eropa dan Urusan Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, di Rabat, Rabu (21/5/2026).
Dalam konferensi pers bersama, Barrot menegaskan bahwa posisi Paris tetap konsisten sebagaimana tertuang dalam surat Presiden Emmanuel Macron kepada Raja Mohammed VI pada Juli 2024, yang menyatakan bahwa masa depan Sahara berada dalam kerangka kedaulatan Maroko.
Menurut pemerintah Prancis, penyelesaian konflik Sahara harus dilakukan melalui Rencana Otonomi yang diajukan Maroko. Paris menilai proposal tersebut sebagai solusi paling realistis dan kredibel untuk mencapai penyelesaian politik yang damai, berkelanjutan, dan dapat diterima seluruh pihak.
Prancis juga menyatakan dukungannya terhadap implementasi Resolusi 2797 Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada Oktober 2025. Resolusi itu dinilai membuka kembali momentum dialog politik dan memperkuat proses negosiasi internasional mengenai Sahara.
Sebagai bentuk konkret dari kebijakan tersebut, Prancis mulai memperluas aktivitas diplomatik, budaya, dan ekonominya di wilayah Sahara. Langkah itu meliputi pembukaan pusat layanan visa, pendirian lembaga budaya Alliance Française di Laayoune, pembangunan fasilitas pendidikan, hingga peningkatan investasi perusahaan-perusahaan Prancis di kawasan tersebut melalui dukungan lembaga pembangunan Prancis.
Sementara itu di Indonesia, perkembangan tersebut mendapat perhatian dari Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko, Wilson Lalengke. Ia menilai dukungan aktif Prancis menjadi titik penting dalam dinamika geopolitik Afrika Utara.
Menurut Wilson Lalengke, keterlibatan Prancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memberi dampak besar terhadap arah penyelesaian konflik Sahara yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia juga menyoroti pentingnya solusi kemanusiaan bagi para pengungsi Sahrawi yang masih berada di kamp-kamp pengungsian Tindouf.
“Langkah diplomatik dan investasi nyata yang dilakukan Prancis menunjukkan pengakuan kuat terhadap integritas teritorial Maroko. Ini menjadi sinyal penting bagi komunitas internasional untuk mendukung stabilitas dan perdamaian kawasan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Wilson menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi di Sahara dinilai semakin memperlihatkan manfaat dari skema otonomi yang ditawarkan Maroko. Ia berharap negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dapat melihat perkembangan tersebut secara lebih objektif demi mendukung stabilitas regional dan perdamaian global. (Tim/red).
Diterbitkan oleh Wartalandak.net (byline Ya' Syahdan).
