Perkuat Pengawasan, Bawaslu Gelar Sosialisasi untuk Stakeholder Pemilu

Foto, giat sosialisasi peran serta para stakeholder dalam mengawasi jalannya pemilihan 2024, berlangsung di Grand Hotel Landak, Kalimantan Barat, Salasa, (22/10/2024). (dok Ya' Syahdan).
(NGABANG), WARTALANDAK.NET-– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  menggelar kegiatan sosialisasi penting untuk meningkatkan peran serta para stakeholder dalam mengawasi jalannya pemilu. Acara ini diadakan pada Selasa, 22 Oktober 2025, di Grand Hotel Landak, Kalimantan Barat, dengan menghadirkan sejumlah narasumber ahli dan dihadiri oleh mahasiswa serta organisasi kemasyarakatan (Ormas). Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Landak, Barto Agato Dirgo, S.H, menekankan pentingnya pengawasan pemilu sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya pelanggaran. "Bawaslu sebagai lembaga negara memiliki kewenangan utama untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu dan mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Prinsip yang kami pegang adalah ‘praemonitus praemunitus,’ yang berarti 'diperingatkan terlebih dahulu. Artinya, dengan memahami potensi pelanggaran lebih awal, kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat," ungkap Barto.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Salfius Seko, seorang akademisi, serta Ruhermansyah, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023. Mereka memaparkan sejumlah materi yang relevan dengan proses pengawasan pemilu, mulai dari penguatan organisasi pengawas pemilu hingga evaluasi kelembagaan Bawaslu dalam menghadapi tantangan optimalisasi pengawasan untuk Pemilu 2024.

Empat Kewenangan Utama Bawaslu

Barto Agato menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki empat kewenangan utama dalam menangani masalah-masalah hukum terkait pemilu. Kewenangan tersebut meliputi:

1. Pengawasan Pemilu: Mengawasi seluruh tahapan pemilu agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Pencegahan Pelanggaran Pemilu: Melakukan upaya pencegahan pelanggaran melalui sosialisasi dan pendidikan politik.

3. Penindakan Pelanggaran Pemilu: Menindak berbagai jenis pelanggaran pemilu, baik administratif, kode etik, maupun pelanggaran pidana.

4. Penyelesaian Sengketa Pemilu: Menyelesaikan sengketa pemilu yang muncul selama proses pemilu berlangsung.

Dalam kesempatan yang sama, Yosef Harry Suyadi, S.E, Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, secara resmi membuka acara sosialisasi ini. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh peserta, terutama mahasiswa dan Ormas yang hadir, untuk turut berperan aktif dalam pengawasan pemilu secara partisipatif. “Kami berharap semua yang hadir dapat membantu menangkal penyebaran berita bohong atau hoax yang bisa merusak suasana demokrasi. Peran serta aktif Anda sangat penting untuk memastikan pemilu yang jujur, adil, dan amanah,” tutur Yosef.

Yosef juga menyampaikan apresiasi kepada narasumber yang telah bersedia membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka, serta kepada para peserta yang telah hadir dalam acara ini.

Materi Sosialisasi Pengawasan Pemilu

Salah satu topik utama yang dibahas dalam kegiatan ini adalah pentingnya pemahaman tentang pemilu dan demokrasi, serta etika yang harus dijunjung tinggi oleh para pengawas pemilu. Para narasumber juga membahas kebutuhan penguatan organisasi pengawas pemilu, evaluasi model kelembagaan Bawaslu, dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengawasan pemilu 2024. Mereka menekankan pentingnya pola kerja dan hubungan yang terjalin antara pengawas pemilu di semua tingkatan agar pengawasan dapat berjalan efektif.

Acara ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Landak untuk mempersiapkan semua pihak dalam menyukseskan Pemilu 2024, dengan harapan dapat menciptakan pemilu yang berkualitas, demokratis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, Bawaslu berharap para peserta, terutama mahasiswa dan Ormas, dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga integritas pemilu di Kabupaten Landak.

Penulis Ya' Syahdan.