(JAKARTA), WARTALANDAK.NET– Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto. Pemangkasan anggaran di hampir semua Kementerian dan Lembaga (K/L) ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan dinilai sebagai langkah strategis dalam efisiensi keuangan negara serta pemberantasan korupsi.
Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyatakan bahwa kebijakan ini akan mengurangi potensi kebocoran anggaran yang selama ini menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan keuangan negara. “Kita sangat mendukung langkah Presiden Prabowo ini. Pemangkasan anggaran akan mengurangi ruang bagi pejabat dan aparat negara yang selama ini memanfaatkan keleluasaan anggaran untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” ujarnya pada Selasa, 11 Februari 2025.
Menurut Wilson, kebocoran anggaran negara diperkirakan mencapai 30 persen dari total APBN setiap tahunnya. Ia menegaskan bahwa banyaknya program yang tidak efektif, seperti perjalanan dinas, rapat-rapat di hotel, serta acara seremonial, sering kali menjadi celah bagi korupsi. Dengan adanya pemangkasan anggaran, diharapkan peluang praktik korupsi semakin berkurang.
Selain itu, Wilson juga menyoroti aliran dana ke media yang selama ini dianggap rawan penyalahgunaan. Ia mencontohkan kasus dugaan korupsi dana hibah BUMN senilai Rp1,7 miliar yang diduga melibatkan mantan Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, dkk. "Jika anggaran untuk iklan, kerja sama media, dan bantuan dengan berbagai modus seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dihapus, maka uang rakyat dapat terselamatkan dari tangan-tangan koruptor," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Wilson mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran negara agar tidak diselewengkan ke pos lain yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan. “Meskipun anggaran sudah dipangkas, kita harus tetap waspada terhadap potensi pengalihan dana oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan,” pungkasnya.
Dengan kebijakan penghematan ini, diharapkan anggaran negara dapat lebih fokus untuk sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, serta memastikan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. (APL/ Red).
Diterbitkan oleh Wartalandak.net (Ya' Syahdan).
