Dalam keterangannya, Bupati Karolin menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan berupaya menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan. Ia menyebutkan bahwa APBD Landak berkurang hingga Rp142 miliar, yang berdampak pada alokasi anggaran di berbagai sektor, termasuk infrastruktur.
“Seperti yang disampaikan teman-teman DPRD, tentu kami berharap semua aspirasi bisa terakomodasi. Namun karena APBD berkurang cukup besar, maka anggaran infrastruktur juga menjadi terbatas,” jelas Karolin.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa sektor pendidikan dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan tetap penting untuk mendukung konektivitas dan pelaksanaan program prioritas nasional.
“Program seperti makan bergizi di sekolah dan koperasi Merah Putih di desa sangat bergantung pada kondisi infrastruktur. Kalau jalan dan jembatannya tidak baik, distribusi dan ekonomi masyarakat juga akan terhambat,” ujarnya.
Bupati Karolin berharap adanya evaluasi kebijakan dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur di daerah dapat terus berjalan. “Yang paling penting bagi kami adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan, dari sumber anggaran manapun,” pungkasnya.
Penulis Ya' Syahdan.
