(JAKARTA), WARTALANDAK.NET– Polemik dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah pihak menggugat keabsahan dokumen akademik tersebut ke Komisi Informasi Publik (KIP). Perdebatan ini dinilai mencerminkan tantangan besar bagi Indonesia dalam menegakkan prinsip negara hukum dan transparansi pemerintahan.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Karena itu, menurut sejumlah pemerhati kebijakan publik, setiap dugaan pelanggaran, termasuk yang terkait pejabat tertinggi negara, harus diproses secara terbuka dan independen tanpa intervensi kekuasaan.
Isu mengenai keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pertama kali mencuat pada 2019 dan kembali menguat setelah beberapa akademisi mengajukan permohonan informasi terkait dokumen pendidikan tersebut. Dalam sidang KIP, UGM dan KPU Surakarta diminta memberikan klarifikasi soal keberadaan dan proses verifikasi ijazah Jokowi.
Sementara itu, Bareskrim Polri sebelumnya telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli dan menutup penyelidikan pidana. Belasan orang, termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran informasi bohong dan pencemaran nama baik.
Meski demikian, kelompok masyarakat sipil menilai polemik ini bukan semata perkara benar atau tidaknya ijazah tersebut, melainkan tentang bagaimana negara merespons tuduhan yang melibatkan pejabat tinggi. Mereka mengingatkan bahwa proses hukum harus berlaku setara dan tidak boleh menunjukkan keberpihakan.
Pengamat menilai kontroversi ini memicu ketegangan antara keraguan publik dan kredibilitas institusi penegak hukum. Persepsi bahwa penanganan hukum berbeda antara rakyat biasa dan pejabat negara dinilai berpotensi merusak kepercayaan terhadap lembaga demokrasi.
Sejumlah pihak juga mendorong adanya standar verifikasi akademik yang lebih kuat untuk calon pejabat publik, serta penerapan aturan pencemaran nama baik yang lebih proporsional dalam konteks kebebasan berekspresi.
Walaupun Bareskrim memastikan keabsahan ijazah Jokowi, para analis menyebut bahwa dampak sosial dan politik dari kasus ini masih akan terasa lama. Penanganan pemerintah dalam kasus ini akan dinilai sebagai indikator komitmen Indonesia terhadap keadilan, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.
Polemik ini juga menjadi refleksi lebih luas tentang bagaimana bangsa menyikapi kritik terhadap pemimpinnya dan bagaimana institusi negara menjalankan peran pengawasan publik dalam demokrasi modern.
Penulis opini, Wilson Lalengke—yang juga petisioner HAM pada Komite Keempat PBB—menilai bahwa respons negara terhadap isu ini akan menjadi tolok ukur apakah Indonesia benar-benar menghormati prinsip negara hukum atau justru membiarkan hukum dipengaruhi kepentingan politik dan kekuasaan.
(Penulis adalah Petisioner HAM pada Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa, Oktober 2025, Wilson Lalengke.
Diterbitkan oleh Wartalandak.net (Ya' Syahdan).
.jpg)
