Foto, IWO Jambi gelar FGD bahas Pilkada langsung dan tidak langsung (foto istimewa).
(JAMBI), WARTALANDAK.NET – Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Jambi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema polemik pilkada langsung dan tidak langsung, Jumat (13/2/2026) di Rumah Kebangsaan Siginjai, Kota Jambi. Diskusi ini menghadirkan perwakilan partai politik besar, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Kegiatan dibuka oleh pengurus IWO Provinsi Jambi, Muhammad Sidik. Dalam sambutannya, ia menyebut perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah—baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD—merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Yang penting bagaimana kita mengelolanya menjadi diskusi yang produktif,” ujar mantan Presiden BEM UNJA tersebut.
Ketua IWO Provinsi Jambi, Erwin Majam, menegaskan bahwa sebagai organisasi profesi, IWO memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong literasi publik dan menyediakan ruang dialog yang objektif.
“Media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga jembatan antara kebijakan dan masyarakat. FGD ini adalah bagian dari komitmen kami menjaga kualitas demokrasi melalui kajian yang argumentatif,” katanya.
Dari pihak PKS, Ketua DPW PKS Provinsi Jambi, Mustaharudin, memaparkan sejumlah catatan terkait pilkada langsung, termasuk besarnya anggaran yang disebut mencapai Rp41 triliun secara nasional. Ia juga menyoroti potensi polarisasi di tengah masyarakat serta netralitas ASN dalam kontestasi politik.
Meski demikian, Mustaharudin menegaskan bahwa secara resmi partainya belum menentukan sikap terkait mekanisme pilkada ke depan.
“PKS belum memiliki sikap final, apakah pilkada langsung atau tidak langsung. Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana anggaran bisa lebih efisien dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan PDI-P, Djokas Siburian, menegaskan bahwa partainya tetap konsisten mendukung pilkada langsung. Menurutnya, sistem tersebut merupakan bagian dari kemajuan demokrasi Indonesia yang telah melalui proses panjang.
“Jangan sampai demokrasi kita mundur. Pilkada langsung adalah wujud kedaulatan rakyat yang harus dijaga,” tegas anggota DPRD Kota Jambi itu.
Djokas juga mengaitkan stabilitas politik dengan iklim investasi. Ia menilai isu perubahan mekanisme pilkada dapat dibaca investor sebagai indikator arah demokrasi Indonesia.
“Investasi sangat erat dengan stabilitas politik. Investor akan melihat apakah demokrasi kita maju atau mundur,” katanya.
Pandangan akademis disampaikan Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (PUSAKADEMIA), Dr Muhammad Farisi LLM. Ia menilai anggaran pilkada yang beredar sesungguhnya kembali ke masyarakat melalui perputaran ekonomi lokal seperti percetakan, transportasi, konsumsi, hingga jasa survei dan pendidikan politik.
“Biaya itu tidak hilang, tetapi berputar di masyarakat. Kalau dianggap mahal, perlu kajian yang komprehensif,” jelas dosen UNJA tersebut.
Farisi juga menilai demokrasi Indonesia menunjukkan tren positif, salah satunya ditandai dengan menurunnya tingkat gesekan sosial dalam kontestasi politik.
Diskusi yang berlangsung hangat dan interaktif sejak pukul 15.00 WIB itu diakhiri dengan sesi foto bersama para wartawan yang tergabung dalam IWO Provinsi Jambi. FGD tersebut menjadi ruang refleksi bersama atas arah demokrasi lokal di tengah wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah. (Rilis).
Diterbitkan oleh Wartalandak.net (Ya'Syahdan).
.jpg)
