(NGABANG),!WARTALANDAK.NET- Kabupaten Landak mencatat capaian tertinggi Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) se-Kalimantan Barat pada 2026. Pemerintah daerah setempat berhasil meraih angka 47,6 persen, melampaui kabupaten lain serta berada di atas rata-rata provinsi yang tercatat 36,55 persen.
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif perangkat daerah dalam memenuhi layanan dasar masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil ini harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
“Capaian ini patut disyukuri, tetapi juga menjadi pengingat bahwa standar pelayanan harus terus ditingkatkan,” ujar Karolin, Rabu (29/4/2026).
Dalam peringkat yang sama, Kabupaten Kayong Utara menempati posisi kedua dengan 42,12 persen, disusul Kabupaten Sintang di peringkat ketiga dengan 39,43 persen.
Karolin menjelaskan, angka capaian SPM tersebut mencerminkan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan esensial lainnya. Ia menilai, keberhasilan ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan berdampak langsung pada kehidupan warga.
Selain itu, kinerja Pemerintah Kabupaten Landak juga mendapat pengakuan di tingkat nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), Landak berada di peringkat ke-145 dari 415 kabupaten dengan skor 2,8418.
Hasil tersebut menempatkan Landak dalam kategori status kinerja “sedang”. Karolin menilai evaluasi tersebut menjadi dasar penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan.
“Kami akan menjadikan hasil ini sebagai pijakan untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan dan mempercepat sektor yang masih perlu ditingkatkan,” katanya.
Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat, terutama di wilayah pelosok. Pemerataan akses layanan dasar disebut menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran.
Karolin menegaskan, tantangan geografis tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pelayanan publik. Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan kehadiran layanan yang merata bagi seluruh masyarakat.
“Fokus kami adalah memastikan seluruh masyarakat Landak mendapatkan pelayanan yang adil dan merata,” pungkasnya.
Diterbitkan oleh Wartalandak.net (byline Ya' Syahdan).
