Kondisi itu memicu kekhawatiran berbagai pihak terhadap stabilitas ekonomi nasional. Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan moneter, termasuk meninjau kinerja Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Dalam keterangannya di Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (6/5/2026), Rahman menilai pelemahan rupiah berpotensi memicu inflasi, terutama pada sektor pangan yang masih bergantung pada impor.
“Pemerintah perlu ekstra hati-hati. Pelemahan rupiah ini bukan sekadar angka, tetapi dapat mendorong imported inflation, khususnya kebutuhan pokok yang masih bergantung pada bahan impor,” ujar Rahman.
Menurut dia, pelemahan kurs akan berdampak langsung terhadap kenaikan harga berbagai komoditas, seperti gandum, kedelai, gula, dan pakan ternak. Selain itu, biaya produksi industri domestik juga dinilai akan meningkat karena masih menggunakan bahan baku impor.
Rahman juga menyoroti ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Ia menilai peningkatan jumlah uang beredar tidak diimbangi dengan produktivitas barang dan jasa.
Selain persoalan kurs, Rahman mengungkapkan sejumlah indikator ekonomi lain yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Di antaranya total utang negara yang disebut telah mencapai Rp9.638 triliun, defisit APBN per Maret 2026 sebesar Rp240 triliun, serta kenaikan harga minyak dunia yang berada di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi memperberat beban fiskal pemerintah apabila tidak segera diantisipasi.
Senada dengan itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, turut mendukung desakan evaluasi terhadap otoritas moneter. Menurutnya, pelemahan rupiah yang mendekati level Rp17.500 per dolar AS menjadi sinyal perlunya langkah cepat dari pemerintah.
“Kita tidak bisa terus berpegang pada narasi aman dan stabil sementara masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Wilson.
Ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kinerja tim ekonomi pemerintah dan Bank Indonesia guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Sebagai langkah antisipasi, PDKN mengusulkan sejumlah strategi, antara lain menjaga stabilitas harga pangan, melakukan deregulasi di berbagai sektor ekonomi, memperluas peran bank devisa hingga ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank koperasi, serta memperkuat sektor industri dan pertanian yang berorientasi ekspor.
PDKN menilai koordinasi antara kebijakan moneter dan sektor riil menjadi faktor penting untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan global dan pelemahan nilai tukar rupiah. (Tim/red).
Diterbitkan oleh Wartalandak.net (Ya' Syahdan).
