Kunjungan tersebut merupakan bagian dari program University Social Responsibility (USR) NDHU. Dalam siaran pers yang disampaikan Peneliti Doktoral NDHU, Vanny El Rahman, Minggu (18/1), disebutkan bahwa tim CSE NDHU bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan pekerja migran di Jakarta, Bandung, Indramayu, dan Cirebon.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan hingga November 2025, jumlah pekerja migran di Taiwan tercatat sebanyak 865.811 orang. Dari jumlah tersebut, 332.993 orang merupakan pekerja migran asal Indonesia.
Sebagian besar Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja di sektor kesejahteraan dan sektor produktif. Sebanyak 183.820 orang bekerja sebagai perawat lansia dan pekerja rumah tangga, sementara 108.228 lainnya bekerja di sektor manufaktur, konstruksi, dan kelautan.
Direktur CSE NDHU, June Ku, menyatakan bahwa kunjungan langsung ke daerah-daerah pengirim PMI menjadi bagian penting dalam memahami persoalan yang dihadapi pekerja migran sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke Indonesia.
Ia menyoroti tingginya biaya penempatan yang membuat banyak PMI harus berutang, serta tekanan kerja yang mereka alami selama bekerja di luar negeri. Selain itu, pemisahan jangka panjang dari keluarga juga dinilai berdampak pada kondisi sosial PMI dan keluarganya.
Selama di Indonesia, tim CSE NDHU berdialog dengan mantan PMI, lembaga penempatan tenaga kerja, pusat pelatihan, organisasi masyarakat sipil, komunitas Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI), hingga instansi pemerintah daerah.
Dalam diskusi dengan Serikat Buruh Migran Indonesia dan Migrant CARE, perhatian utama tertuju pada kondisi kerja PMI sektor pengasuhan yang belum dilindungi undang-undang ketenagakerjaan, sehingga berimplikasi pada upah rendah dan minimnya hak libur.
Isu lain yang dibahas adalah pendampingan bagi keluarga PMI yang ditinggalkan, khususnya anak-anak, mengingat kebijakan Taiwan yang tidak mengizinkan pekerja kerah biru membawa keluarga.
Delegasi CSE NDHU juga mengunjungi SMK Negeri 1 Bongas, Indramayu, untuk memberikan informasi mengenai peluang pendidikan di Taiwan kepada siswa dari keluarga PMI.
Selain itu, pertemuan dengan Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) membahas pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama bagi PMI, menyusul masih adanya pembatasan ibadah oleh sebagian majikan dan agen perekrutan.
Menanggapi berbagai temuan tersebut, June Ku menegaskan komitmen NDHU untuk membangun kolaborasi lintas sektor guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan inklusif bagi PMI di Taiwan, dimulai dari wilayah Hualien. (Rilis).
Diterbitkan oleh Wartalandak.net (Ya' Syahdan).
.jpg)
